TanahAir.news - Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menyatakan bahwa kasus yang melibatkan Harun Masiku tidak memiliki kaitan dengan ...
TanahAir.news - Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menyatakan bahwa kasus yang melibatkan Harun Masiku tidak memiliki kaitan dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Mengenai Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, Said menekankan bahwa partainya akan tunduk pada proses hukum yang berlaku.
"Kita juga tidak perlu berspekulasi bahwa KPK akan memanggil Ibu Ketua Umum. Apalagi sepanjangan pengetahuan saya sebagai DPP Partai, kasus HM ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Ibu Ketua Umum. Janganlah kita menggiring opini lebih maju dari proses hukum itu sendiri. Kita menjaga negara ini didasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan, serta juga bukan pada pengadilan opini," kata Said dalam keterangan resmi, Sabtu (28/12/2024).
"Kami juga berharap KPK bisa bertindak proporsional, bisa menjaga kelembagaan KPK dari intervensi siapa pun. Dengan demikian negara hukum bisa kita jaga. Terhadap kesangsian sejumlah pihak tentang tindakan KPK mememutuskan status hukum terhadap Mas Hasto karena ada intervensi politik, tentu hal itu harus dijawab oleh KPK, agar marwah KPK terjaga dengan baik," ujar Said.
Lebih lanjut, Said mengimbau agar kasus yang menjerat Hasto Kristiyanto dan Harun Masiku tidak menimbulkan kegaduhan, karena dapat mempengaruhi kondisi perekonomian. Ia juga menyebutkan bahwa banyak pihak telah berkomunikasi dengannya, mempertanyakan kepastian hukum di Indonesia.
"Terus terang saja, sejumlah pihak berkomunikasi dengan saya. Para pelaku ekonomi berharap butuh kebijakan yang jelas dari pemerintah. Kasihan Presiden Prabowo yang baru memerintah dua bulan harus menghadapi warisan masalah dan menjelma menjadi kegaduhan yang berkepanjangan," kata Said.
Sebagai politikus PDIP, Said menambahkan bahwa banyak pihak menggantungkan harapan pada pemerintahan Prabowo Subianto. Oleh karena itu, ia meminta agar kasus yang sedang diusut oleh KPK tidak semakin memburuk dan menjadi liar.
"Kalau di dalam negeri kita gaduh terus menerus, saya khawatir investor akan memilih keluar sesaat dari Indoensia, terutama investasi pada sektor portofolio, dan harganya sangat mahal buat perekonomian nasional. Padahal Presiden Prabowo memerlukan mitra investasi untuk membuka akses lapangan kerja buat rakyat dan memberikan nilai tambah terhadap perekonomian nasional," tuturnya.
